SejarahIndonesia, kelas XI (IPA-IPS) #BelajarDaring Artikel ini diterbitkan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pada era kolonial, Indonesia – masih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda – merupakan jajahan Eropa terbesar setelah India. Hindia Belanda menjadi primadona komoditas tropis seperti karet dan gula yang menjadi motor penggerak ekonomi global pada era tersebut. Mempelajari tingkat kesenjangan pendapatan di Hindia Belanda dapat membantu kita melihat bagaimana dampak sistem perkebunan dan perdagangan global – dalam konteks institusi kolonial – terhadap penghidupan masyarakat di negara jajahan. Hal ini dapat menjadi gambaran mengenai dampak negatif kurangnya kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan akibat tingginya angka kesenjangan. Penelitian saya berfokus pada sejauh apa derajat kesenjangan berbeda-beda di antara wilayah-wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, utamanya sistem perkebunan dan globalisasi. Tingkat kesenjangan pada masa Hindia Belanda Penelitian sebelumnya tentang Hindia Belanda menggarisbawahi bagaimana ledakan populasi di Jawa pada akhir abad ke-19 berujung pada menyebarnya angka kemiskinan, adanya tingkat kesenjangan yang tinggi antar etnis pribumi, Tionghoa, dan Eropa, hingga bagaimana 1% penduduk mengantongi belasan persen total pendapatan koloni pada dekade 1920-30an. Sementara, tren kesenjangan di antaranya dipengaruhi oleh terpaparnya petani kecil pada fluktuasi harga komoditas dan melambungnya sewa tanah akibat menjamurnya cash crop atau tanaman komersial untuk diperdagangkan di pasar global. Penelitian saya berpusat di tingkat karesidenan, yang jika dibandingkan dengan tata pemerintahan Indonesia saat ini setara dengan level provinsi. Saya menggunakan data pajak penghasilan pada dekade 1920-an, distribusi lahan, serta upah di berbagai karesidenan – dikombinasikan dengan sejumlah kajian mengenai kesejahteraan penduduk pribumi yang diterbitkan pada era tersebut. Untuk menganalisis, saya menggunakan empat tolok ukur kesenjangan yaitu rasio gini distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah, indeks Theil ukuran β€œjarak” populasi terhadap kondisi ideal ketika semua orang memiliki pendapatan seragam, inequality extraction ratio IER, ekstraksi kesenjangan oleh kelompok elit, dan top income ratio TIR, perbedaan antara pemasukan mereka yang berpendapatan tertinggi dengan pendapatan subsisten. Tingkat kesenjangan karesidenan Indonesia pada 1924. Olahan penulis, Author provided no reuse Hasilnya, Batavia Jakarta, Surabaya, Priangan Jawa Barat, Semarang, Sumatera Timur Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat memiliki tingkat kesenjangan paling tinggi. Batavia, Surabaya, dan Semarang merupakan kota besar yang memiliki populasi Eropa yang tinggi dan tempat bermukim orang-orang terkaya dari ketiga etnis dominan. Sementara, tanam paksa kopi di Priangan menjadi akar tingginya kesenjangan di wilayah tersebut. Di Sumatera Timur, dominasi tanaman perkebunan dan penghasilan tenaga kerja tidak terampil yang rendah menjadi latar dari ketimpangan pendapatan. Tingkat kesenjangan yang rendah dapat ditemukan di Sumatera Barat, Jambi dan Rembang, dengan kesenjangan terkecil berada di Banten, Madura, Bali, dan Tapanuli. Rendahnya tingkat kesenjangan umumnya berada di karesidenan yang ekspansi ekspornya dilakukan oleh petani kecil seperti di Jambi dan Sumatera Barat alih-alih perkebunan besar milik Eropa, atau di wilayah yang rata-rata tingkat upahnya relatif rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya dinamika pribumi dalam ekonomi berbasis ekspor, serta bagaimana wilayah yang berfokus pada budidaya tanaman pangan dan bukan pada tanaman komersil untuk ekspor memiliki tingkat pemasukan yang lebih merata. Bengkulu, Tapanuli, dan Bali – misalnya – hampir-hampir tidak memiliki ekspor. Pekerja kebun tebu di Sumatera Barat. Toeristenbond voor Nederland/Wikimedia, CC BY Perlu menjadi catatan bahwa tingkat kesenjangan yang rendah bisa jadi berkorelasi dengan rendahnya rata-rata tingkat pendapatan, imbas dari kondisi tanah yang tidak subur yang membuat ekonomi sulit berkembang. Hal ini terjadi di Banten dan Madura. Cerita novel Max Havelaar karya Multatuli, yang di dalamnya memuat ilustrasi bagaimana pejabat lokal di Banten merampas kerbau milik petani karena tak adanya hasil panen, bisa menjadi ilustrasi kondisi ini. Terakhir, perhitungan komponen pemasukan tertinggi TIR relatif kecil di Sulawesi, Tapanuli, dan Jambi – wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi Eropa yang rendah. Bagaimana globalisasi berdampak pada kesenjangan di negara jajahan Studi terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Indonesia melonjak ketika globalisasi merebak pada masa-masa damai menjelang Perang Dunia I. Saya mengkaji data-data primer yang menunjukkan nilai ekspor per kapita untuk melihat sejauh mana Hindia Belanda berinteraksi dengan pasar global. Selain itu, saya juga meninjau luasan tanah perkebunan estate dibanding dengan total area karesidenan, dengan menimbang bahwa moda produksi komoditas ekspor lewat sistem estate menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata dibandingkan dengan produksi dari petani kecil. Perkebunan swasta yang dimiliki pemukim Eropa mulai bermunculan ketika Undang-Undang Pertanian diperkenalkan pada 1870. Sebelumnya, pemerintah Belanda memonopoli budidaya tanaman ekspor. Peraturan tersebut menggariskan bahwa sawah irigasi dimiliki rakyat. Namun, lahan kosong sisanya dimiliki oleh pemerintah kolonial dan dapat disewakan selama 75 tahun erfpacht pada bangsa Eropa yang kemudian menggunakannya untuk perkebunan tanaman komersial – dengan tetap mempertimbangkan hukum adat dan kepemilikan elit lokal untuk menghindari potensi pemberontakan. Pembukaan lahan perkebunan di Priangan. Tropenmuseum/Wikimedia, CC BY Dengan menghitung indeks kesenjangan dan membandingkannya dengan areal estate, saya menemukan bahwa semakin luas perkebunan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak mengejutkan mengingat ekspor perkebunan merupakan sumber pemasukan utama pada penghujung era Hindia Belanda. Sebagian besar penghasilan dari usaha perkebunan ini diserap oleh pemilik estate dan manajemennya. Sementara, buruh kebun hanya menerima upah yang rendah. Belum lagi, sejumlah besar uang dari estate dikirim ke Belanda, dengan sejumput kecil pejabat Indonesia turut menikmati hasilnya. Saya menilik sampel dari 12 karesidenan yang memiliki cakupan pajak pendapatan yang tinggi untuk melihat bagaimana perubahan ekspor dan luasan estate mempengaruhi kesenjangan. Sampel ini melingkupi Bangka, Bengkulu, Belitung, Sumatera Barat, Lampung, Maluku, Palembang, Riau, Kelimantan Tenggara, Sumatera Timur, Jambi, dan Tapanuli. Hasilnya, tiap peningkatan 1% proporsi lahan dibanding total wilayah residensi, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam poin indeks kesenjangan 3,7 untuk Gini dan 4,2 untuk Theil. Ringkasnya, perdagangan global mempengaruhi indeks kesenjangan, dan pengaruh antara estate dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pentingnya mempelajari konteks institusional dalam perdagangan global. Read more Apakah dunia tengah menghadapi kemunduran globalisasi dan bersiap menyambut "gelombang kelima"? Apa yang bisa dipelajari dari penelitian ini? Dengan menggunakan empat patokan kesenjangan, kita dapat melihat tingkat ketimpangan berbeda secara ekstrem di berbagai wilayah di Nusantara. Wilayah miskin tanpa aktivitas ekspor seperti Banten dan Madura memiliki tingkat kesenjangan rendah pada dekade 1920-an. Tingkat kesenjangan di wilayah yang sedikit lebih kaya seperti Sumatera Barat dan Jambi, yang kegiatan ekspornya didominasi oleh petani kecil, masih relatif terkontrol. Sementara, area dengan pendapatan tinggi dengan aktivitas komersial berada di tangan bangsa Eropa – seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang – memiliki tingkat kesenjangan yang sangat tinggi dengan rasio gini di atas 50 dari 100 poin. Data tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam satu koloni, tingkat kesenjangan bervariasi dan satu takaran ukur tidak akan cukup untuk membaca tren ketimpangan yang terjadi. Penting untuk melihat lebih dalam ke tingkat pemerintahan daerah dan bukan sekadar level kesenjangan di satu negara untuk bisa memahami tren dan faktor-faktor di balik ketimpangan pendapatan. Ketika ditarik ke level global, hal terpenting yang mempengaruhi kesenjangan bukanlah peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas itu sendiri, namun bagaimana perdagangan ini diatur. Dan dalam konteks kolonial, hal ini bisa dilihat dari apakah perdagangan dikelola oleh perkebunan atau oleh petani kecil perdataproduk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR4 dan RBG5.6 Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsesualisme, Asas untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan
Saturday, 19 December 2015 Masa Pemerintahan Republik Bataaf Pemerintahan Herman Williem Daendels 1808-1811 Memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Liberte= kabebasan Egalite=Kebersamaan Fraternite=Persaudaraan ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi Bidang pertahanan dan keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil 3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari orang menjadi orang 4. Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis tetapi berubah menjadi seorang yang diktator Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bidang Pemerintahan Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja, Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Bidang Peradilan Daendels membentuk tiga jenis peradilan 1 peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing. Bidang sosial-ekonomi Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakartadan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta 2. Pemerintahan Janssen 1811 Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal diTanjung Harapan Afrika Selatan tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ketangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang PadaTanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Perjanjian Kapitulasi Tuntang Pemerintah Belanda harus menyerahkan Indonesia ke Inggris. Orang-orang Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang-orang Belanda diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.
H7Q4A.
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/249
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/248
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/28
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/33
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/302
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/25
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/81
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/238
  • i0tkqd5z7g.pages.dev/321
  • mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda